• image description
  • image description
  • image description
  • image description

rss

Tupoksi

Tugas dan Fungsi;

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, disebutkan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

(1)    Kepala Kantor

  1. Kepala Kantor mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri, dan perlindungan masyarakat.
  2. Untuk pelaksanaan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Kepala Kantor mempunyai fungsi :
    1. Perumusan dan menetapkan Renstra Kantor mengacu pada Renstra Kota;
    2. Pengkajian bahan kebijakan Kota;
    3. Pembinaan dan pengawasan pegawai;
    4. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian urusan ketatausahaan;
    5. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan produk hukum dan penyusunan rancangan produk hukum;
    6. Pengkoordinasian perencanaan program dan rencana kerja pembangunan antar satuan kerja perangkat daerah;
    7. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan kota;
    8. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

 

(2)  Sub Bagian Tata Usaha

1)    Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan dan pengendalian urusan ketatausahaan rumah tangga Kantor, administrasi kepegawaian dan anggaran Kantor;

2)    Untuk pelaksanaan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha mengacu pada Renstra Kantor;
  2. Pengkoordinasian penyusunan rancangan kerja tahunan Kantor;
  3. Pengkoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
  4. Pengkoordinasian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instasi pemerintah (LAKIP) Kantor;
  5. Penyelenggraan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan Kantor;
  6. Pengkoordinasian upaya pemecahan masalah ketatausahaan dan Kantor;
  7. Penyelengaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, keuangan, evaluasi, dan pelaporan Kantor;
  8. Pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Kantor;
  9. Penyiapan bahan koordinasi dari masing-masing unsur organisasi di lingkungan Kantor dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kantor;
  10. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

 

(3)    Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik Dalam Negeri

1)    Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok penyusunan pelaksanaan kebijakan fasilitasi Hubungan Antar Lembaga (HAL) dan Politik Dalam Negeri

2)    Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

  1. Perumusan bahan penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi), sistem dan implementasi politik Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi, Kelembagaan politik Pemerintahan,  Kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu (pemilihan umum), Pilpres (pemilihan presiden) dan Pilkada (pemilihan kepala daerah) skala kota.
  2. Pelaksanaan kegiatan di bidang Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi, sistem dan implementasi politik, Kelembagaan politik Pemerintahan,  Kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada skala kota.
  3. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian dan pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi, sistem dan implementasi politik, Kelembagaan politik Pemerintahan, Kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada skala kota.
  4. Pengawasan Penyelengaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan masyarakat di bidang Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi, sistem dan implementasi politik, Kelembagaan politik Pemerintahan,  Kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasiliatas Pemilu, Pilpres dan Pilkada skala kota.
  5. Peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat  di bidang Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi, sistem dan implementasi politik, Kelembagaan politik Pemerintahan, Kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada skala kota.
  6. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

 

(4)    Seksi Perlindungan Masyarakat

1)    Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok penyusunan pelaksanaan kebijakan Bidang Perlindungan Masyarakat.

2)    Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas:

  1. Perumusan bahan penetapan kebijakan Opersional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di Bidang Perlindungan Masyarakat;
  2. Pelaksanaan kegiatan di Bidang Perlindungan Masyarakat;
  3. Koordinasi perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM);
  4. Pembinaan Penyelenggaran Pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan Masyarakat (bimbingan supervisi dan konsultasi perencanaan, penelitian, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi) di Bidang Perlindungan Masyarakat;
  5. Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan Masyarakat di Bidang Perlindungan Masyarakat;
  6. Peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat  di bidang Perlindungan Manusia dan Hak Asasi Manusia (HAM);
  7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan   sesuai dengan tugasnya.

 

(5)  Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

1)      Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

2)      Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas :

  1. Perumusan bahan penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di Bidang Pembinaan Ideologi Negara dan Wawasan Kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
  2. Pelaksanaan kegiatan di Bidang Pembinaan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
  3. Pembinaan Penyelenggaran Pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan Masyarakat (bimbingan supervisi dan konsultasi perencanaan, penelitian, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi) di Bidang Pembinaan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan,  bela negara, nilai-nilai sejarah kebagsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
  4. Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan Masyarakat di Bidang Pembinaan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
  5. Peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat  di Bidang Pembinaan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.
  6. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan   sesuai dengan tugasnya.

 

(6)    Kelompok Jabatan Fungsional

  1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Kantor secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
  2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut di atas, dalam melaksanakan tugas pokok bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
  3. Kelompok jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan funsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
  4. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada huruf (c) diatas, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kantor;
  5. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
  6. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat penulisan Renstra, memang Kelompok Jabatan Fungsional belum dibentuk, namun ada kemungkinan dibentuk dimasa yang akan datang.

 

Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat  dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a)  Umum

(1)  Hal-hal yang menjadi tugas pokok Kantor merupakan satu kesatuan yang  tidak dapat dipisahkan;

(2)  Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor sebagai Pelaksana Pemerintahan Kota di bidang perencanaan pembangunan daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sub Bagian, Seksi,  dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing;

(3)  Kepala Kantor baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya  menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya;

(4)  Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan kantor, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi;

(5)  Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

 

(b)   Pelaporan

  1. Kepala Kantor wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
  2. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
  3. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan suatu organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
  4. Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.