Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Wali Kota, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Wali Kota, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;

b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;

c. Pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan evaluasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Wali Kota, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;

d. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Wali Kota, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;

e. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Wali Kota, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum Wali Kota, pemantauan situasi politik serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan

Sub Bagian Progam Anggaran dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja serta melakukan pengelolaan keuagan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan;

b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan;

c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Progam Anggaran dan Keuangan;

d. pengoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari bidang;

e. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Badan;

f. pelaksanaan penyusunan renstra Badan;

g. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran Badan;

h. penyusunan program kerja tahunan Badan;

i. penyusunan laporan akuntabilitas kineraj instansi pemerintah Badan;

j. penghimpunan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD Badan sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kota;

k. penghimpunan bahan-bahan LPPD dan LPPD akir masa jabatan RPJMD Badan sebagai bahan penyusunan LPPD dan LPPD akhir masa jabatan;

l. penghimpunan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Wali Kota;

m. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian; dan

n. pelaksanaan tugas lainnya sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;

b. penginventarisasian permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum;

c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

d. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;

e. pengoordinasian analisis beban kerja, kepegawaian dan jabatan fungsional;

f. pelaksanaan pelayanaan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan;

g. pelaksanaan penerimaan tamu, kehumasan/pemberitaan media terkait kegiatan Badan, pemberian informasi dan komunikasi, dan protokoler;

h. penyelenggaraan kebutuhan perlengkapan sarana kerja Badan;

i. pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan sarana kerja dan kendaraan Badan;

j. pelaksanaan fasilitasi perjalanan Badan;

k. pelaksanaan kebersihan dan keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;

l. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian dan pengoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Badan; dan 

m. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kota Depok;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kota Depok;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kota Depok;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kota Depok;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kota Depok;

f. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kota Depok;

g. penerbitan surat keterangan penelitian dan praktik kerja; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karkater bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kota Depok;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kota Depok;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika  serta  fasilitasi  kerukunan  umat beragama  dan  penghayat  kepercayaan  di wilayah kota Depok;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kota Depok;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kota Depok; dan

f. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan pengendalian program kesekretariatan dan badan serta pengelolaan keuangan Badan.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan rencana strategis Badan;

b. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan SAKIP Badan;

c. pengoordinasian penyusunan LKPJ, LPPD dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Badan;

d. penyelenggaraan administrasi umum;

e. pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program Badan;

f. pengoordinasian dalam analisis dan pengembangan kinerja Badan;

g. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan aset Badan;

h. penyelenggaraan administrasi keuangan Badan;

i. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja aparatur Badan; dan

j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota di bidang kesataun bangsa dan politik.

Kepala Badan mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian dalam perumusan kebijakan dan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan LKPJ;

b. perumusan dan penetapan Renstra, Renja dan SAKIP Badan dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD dan RKPD;

c. pelaksanan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesekretariatan, bidang kewaspadaan dini daerah, bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang politik dalam negeri, kelompok jabatan fungsional dan unit kerja lainnya di lingkungan Badan;

e. pembinaan administrasi di lingkungan Badan;

f. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;

g. pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kesatuan bangsa dan politik;

h. pembinaan dan pengawasan pegawai dalam lingkup Badan;

i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Badan;

j. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Badan;

k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;

l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan 

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.