Berdasarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok.
Tugas Pokok
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
Fungsi
- Perumusan RENSTRA kantor mengacu pada renstra Kota;
- Pengkajian bahan kebijakan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kota;
- Pembinaan dan pengawasan pegawai;
- Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan ketatausahaan;
- Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Produk Hukum dan penyusunan rancangan Produk Hukum;
- Pengkoordinasian perencanaan program dan Rencana Kerja Pembangunan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Kota; dan Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.